SOLOK KOTA – Tim Penilai Lomba Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat yang diketuai oleh Ny.Nevi Irwan Prayitno lakukan penilaian lapangan ke Posyandu Teratai 1 di Kelurahan Tanah Garam, Kota Solok, Selasa (24/7).

Posyandu salah satu upaya untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal, mengembangkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan potensi tumbuh kembang anak dan pelayanan kesehatan yang berbasis masyarakat.

Posyandu juga salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak.

Sekretaris Daerah Kota Solok Rusdianto dalam sambutannya, mengucapkan selamat datang kepada rombongan tim penilai posyandu berprestasi tingkat provinsi Sumatera Barat di Kota Solok Kota Beras Serambi Madinah serta berharap penilaian tersebut berjalan dengan baik dan lancar.

Lanjutnya, Rusdianto berharap dengan adanya penilaian ini dapat memotivasi Kader Posyandu agar dapat meningkatkan kinerja di Posyandu.

“Selamat bersaing kepada kader posyandu Kota Solok, dan dengan kunjungan tim penilai ini, saya berharap kepada kader – kader posyandu dapat meningkatkan kompentesi diri masing-masing” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, ketua tim penilai Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi Sumbar Nevi Irwan Prayitno menghimbau agar kader-kader posyandu menjadi kader yang baik nantinya.

Sementara tujuan dari penilaian ini menurut Ny. Nevi adalah untuk melihat secara langsung aktifitas dan kemampuan kader dalam memahami tugas pokok dan fungsinya, mengetahui manfaat posyandu bagi masyarakat, mengetahui dukungan dari dinas yang terkait, mengetahui dukungan mayarakat dalam meningkatkan partisipasi dan swadaya pengelolaan dan menetapkan kader posyandu berprestasi terbaik I, II, III tingkat Provinsi Sumbar tahun 2018.

Disebutkan Ny. Nevi Irwan Prayitno, peninjauan lapangan diharapkan didampingi oleh pihak yang terkait, sehingga hasil pelaksanaan kegiatan dapat dibuktikan sesuai dengan data yang disajikan pokjanal, pokja, dan kader posyandu.

“Kegiatan ini diharapkan bukan hanya untuk penilaian saja, akan tetapi bisa dipakai sebagai upaya pembinaan kita dari pemerintah secara bersama-sama. Kami berharap dengan penilaian ini mampu memotivasi untuk meningkatkan prestasi kader Posyandu kedepannya,” ujarnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil III TP PKK Ria Rusdianto, Ketua PIL Yanti Yutriscan, Ketua Persit, Ketua LKAAM, Bundo Kanduang, serta OPD terkait.

SOLOK KOTA – Sosialisasi Peran Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Sumbar dalam penguatan LKS untuk penyelenggaraan Kesos dan penanggulangan kemiskinan dan Sustainable Depelopment Goals (SDGs) dibuka langsung oleh Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Sumbar Ny. Nevi Irwan Prayitno bertempat di Balairung 99 Rumah Dinas Walikota Solok, Selasa (24/7).

Sosialisasi tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Solok Rusdianto bersama para pengurus LKS, Dharmawanita dan PKK Kota Solok.

Rusdianto dalam sambutannya, sangat mengapresiasi serta menyambut baik adanya perhatian serius dari LKKS Sumbar dalam melakukan pembinaan terhadap anggota dan pengurus LKS, Dharmawanita yang ada di Kota Solok.

Pada kesempatan tersebut, Ny. Nevi Irwan Prayitno menyatakan sebagai lembaga kesejahteraan sosial, posdaya memiliki peran penting dan strategis dalam penanganan masalah kemiskinan.

Lanjutnya, program LKKS harus dapat meningkatkan peran lembaga sosial masyarakat dalam menangani permasalahan sosial serta meningkatkan kapasitas dan mengembangkan jaringan kerja dalam pelayanan sosial. Karena, dapat memberikan kontribusi yang besar dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga konsep posdaya ini diharapkan bisa membantu mengatasi hambatan yang selama ini menjadi kendala dalam upaya pemberdayaan keluarga.

“Keberadaan Posdaya perlu kita tingkatkan dengan cara pembinaan SDMnya, penyediaan sarana dan prasarana maupun dengan mengembangkan jaringan sosialnya” tutupnya.

(HumasPro)

SOLOK KOTA – Pemerintah Kota Solok makin menunjukkan keseriusannya dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Solok. Kamis lalu (19/7) Satpol PP dan Damkar Kota Solok yang dipimpin oleh Drs. Bujang Putra,MM, mengajukan proses yustisi ke Pengadilan Negeri Solok yakni sidang tindak pidana ringan (tipiring) terhadap pelanggaran operasional 2 lokasi restoran musik/ kafe yang kedapatan menjual minuman keras jenis bir.

Bujang Putra menjelaskan bahwa pengajuan sidang tipiring ini merupakan tindak lanjut hasil operasi penertiban Satpol PP dan Damkar Kota Solok terhadap pelanggaran yang kerap kali dilakukan pengusaha restoran musik/ kafe yang menjual minuman keras di tempat usahanya sehingga melanggar Peraturan Daerah Kota Solok No. 8 Tahun 2016.
Dari hasil operasi itu, petugas menemukan barang bukti berupa 16 botol bir hitam dan 13 botol bir putih yang berada di kafe “Q” dan 8 botol bir hitam di kafe “MP”.

Lebih lanjut Bujang Putra mengatakan, dengan adanya upaya penegakan hukum secara represif ini bukan berarti Pemda Kota Solok akan menghambat masyarakat yang ingin berusaha membuka lapangan pekerjaan di sektor hiburan. Sepanjang pengusaha tempat hiburan menjalankan kegiatannya sesuai dengan aturan, Pemda akan memberi peluang seluas-luasnya untuk berwira usaha. Ia berharap penegakan hukum ini dapat menjadi ajang sosialisasi Perda bagi masyarakat dan dapat menumbuhkan kepedulian dan rasa tanggung jawab dalam menciptakan suasana yang aman, nyaman dan tertib menuju masyarakat Kota Solok menjadi Kota Beras serambi Madinah, sesuai dengan visi Kota Solok.

Bertindak sebagai penuntut umum adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP dan Damkar Kota Solok, Jamalus,S.Sos yang juga menjabat sebagai Kasi Penegakan Perundang-undangan Daerah. Dakwaan yang dikenakan penuntut umum kepada pemilik dan pengelola restoran musik/ kafe tersebut berupa sanksi denda masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- untuk kafe “MP” dan Rp. 3.000.000,- untuk kafe “Q”.

Dalam proses persidangan, kedua pengelola dan pemilik kafe terbukti secara sah telah melanggar pasal 4 huruf b ayat 2 Peraturan Daerah Kota Solok No. 8 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, sehingga hakim menjatuhkan sanksi pidana denda sebesar Rp. 300.000,- kepada masing-masing terdakwa. Putusan ini jauh lebih ringan dari tuntutan penuntut umum, sebab hakim mempertimbangkan ketidaksanggupan terdakwa untuk membayar sanksi denda sesuai tuntutan penuntut umum dan disamping itu pelanggaran yang dilakukan baru pertama kali dimejahijaukan pada sidang pengadilan.

Terhadap putusan hakim tersebut, Jamalus menyatakan menerima putusan hakim. “Pengajuan sidang tipiring ini tidak bermaksud mencari-cari kesalahan masyarakat, namun sebagai pembelajaran agar masyarakat memiliki kesadaran untuk menaati aturan hukum yang berlaku” imbuhnya. (HumasPro)