JAKARTA – Walikota Solok H.Zul Elfian M.Si menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemajuan Kebudayaan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Jakarta. Selasa (31/7)

Budaya merupakan salah satu identitas seseorang yang berada di tanah air, banyak sekali ragam budaya tanah air yang dapat dipertahankan sebagai ciri khas Bangsa Indonesia.
Sumatera Barat khususnya Kota Solok banyak sekali ragam budaya yang dapat di perkenalkan ke kanca nasional maupun internasional untuk mendatangkan para wisatawan lokal maupun asing untuk berkunjung dan belajar ragam kebudayaan ranah minang.

Deputi Bidang Koordinasi kebudayaan Kemko PMK Nyoman Shuida “peran kemenko PMK dalam pelaksaan Koordinasi, singkronisasi & pengendalian Pemajuan kebudayaan”, dengan Prioritas : Kebudayaan sebagai streaming;Tersusun pokok” pikiran kebudayaan didaerah;penguatan kelembagaan kebudaan di pusat maupun di daerah.

“Kebudayaan diranah minang tidak boleh luntur dengan era modernisasi pada saat ini, budaya merupakan warisan dari nenek moyang yang harus dipertahankan oleh kita semuanya terutama pada generasi muda untuk mau belajar dan melestarikan budaya minang,” imbuh Walikota Solok.

Setelah dibukannya rakornas pemajuan kebudayaan dilanjutkan dengan sesi diskusi dalam pemajuan kebudayaan dalam RPJMN.

(HumasPro)

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yaitu Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media yang terencana secara menyeluruh danberkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin “pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak”.

Penghargaan Kota Layak Anak merupakan penghargaan bagi Kab/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan Dunia usaha yang terencana secara menyeluruh berkelanjutan dalam kebijakan, program Dan kegiatan untuk nenjamin Pemenuhan Hak anak dan Perlindungan khusus anak.

Indikator Kota Layak Anak (KLA) yang di nilai terdiri dari Penguatan Kelembagaan dan 5 kluster (1. Hak sipil dan kebebasan, 2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, 3.Kesehatan dasar dan kesejahteraan, 4.Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan 5.Perlindungan Khusus)

Kota Solok berkomitmen dan telah melakukan Launching menuju KLA pada Peringatan Hari Anak tingkat Kota Solok Tahun 2016 yang lalu, dan telah melakukan program dan kegiatan terkait Pemenuhan Hak anak dan Perlindungan khusus anak, dan setelah dilakukan evaluasi KLA, pada tahun 2017 Kota Solok berhasil memperoleh Penghargaan Kota Layak Anak tingkat Pratama dan Penghargaan percepatan cakupan pemberian akta kelahiran anak yang langsung diberikan oleh Menteri 7Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan pada tahun 2018 ini Kota Solok masih bisa mempertahan kan peringkat Kota Layak Anak Tingkat Pratama sehingga Walikota Solok mendapatkan Penghargaan Kota Layak Anak Tingkat Pratama yang akan diterima Senin malam tanggal 23 Juli 2018 oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Surabaya. Penghargaan KLA ini diberikan bersamaan dengan Perayaan Puncak Hari Anak Nasional Tahun 2018 dengan tema “Anak Indonesia Anak Genius (Gesit, Empati, Berani, Unggul, Sehat)”.

Wakil Walikota Solok Reinier yang hadir langsung menerima penghargaan dari Menteri PPPA Yohana Yembise didampingi Kepala Bappeda, Kepala Dinas PPPA, Ketua P2TP2A disela acara mengucapkan terimakasih atas capaian yang diraih walau penghargaan bukan sebuah tujuan dari sebuah kerja. Akan tetapi sebagai sebuah pengakuan atas usaha

“Bersyukur kita kepada Allah dan berterima kasih pada Pemerintah atas penghargaan yang diberikan bagi Kota Solok. Dan tentunya juga tidak terlepas atas dukungan masyarakat, stakeholder dalam mewujudkan Kota Solok menjadi Kota yang layak bagi anak,” ungkap Reinier.

Beliau juga menyampaikan harapannya semoga tahun depan bisa naik peringkat menjadi Madya dan beliau berpesan apa yang telah dilakukan selama ini perlu di evaluasi untuk perbaikan dimasa mendatang sehingga Kota Solok yang betul-betul ramah bagi anak. (HumasPro)

Gempa tektonik dengan kekuatan 5 SR melanda Pulau Nias, Sumatera Utara sekitar pukul 04.44 WIB, Selasa (31/7/2018). Dalam akun twitternya, Badan Geologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjelaskan gempa itu tidak berpotensi tsunami.

“Tidak berpotensi tsunami,” demikian keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) lewat akun Twitter resminya, Selasa (31/7/2018).

Dikutip Antara, pihak BMKG menyebut, pusat gempa berada di dasar perairan yang berjarak 133 kilometer dari barat Nias dengan kedalaman 41 kilometer.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai gempat tersebut.

Itu menjadi gempa kedua di wilayah Nias setelah sebelumnya pada Senin (30/7/2018) pukul 20.34 WIB juga terjadi gempa yang berpusat di 55 kilometer sisi tenggara Nias Selatan.

Kekuatan gempa ketika itu 5,3 SR dengan kedalaman pusat gempa 14 kilometer. Gempa bisa dirasakan di beberapa wilayah sekitar Nias seperti Sibolga, Air Bangis, Teluk Dalam dan Gunung Sitoli.

Dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, pemerintah mengupayakan agar setiap kota memiliki fasilitas untuk membantu para penyandang disabilitas yang memiliki kebutuhan khusus. Karenanya, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menyerukan agar pemerintah daerah menciptakan Kota Ramah Disabilitas dalam pemerataan pembangunan di daerah masing-masing.

“Pemerintah daerah, dibantu oleh pemerintah pusat agar membangun fasilitas public yang dapat mengakomodasi kebutuhan warga penyandang disabilitas yang masih sering terabaikan,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widiastuti, Senin (30/7/2018).

Menurut Niken, hasil pembangunan yang nyata adalah ketika terdapat pemerataan pembangunan di mana seluruh elemen warga bisa merasakan dampak dari pembangunan tersebut, tak terkecuali kelompok disabilitas. Niken merujuk data dari Bappenas, diperkirakan terdapat 15 % jumlah penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas.

Untuk itu ia menegaskan pemerintah mendorong kota-kota di seluruh Indonesia untuk memperbaiki Inklusitivitas dan kota ramah bagi penyandang disabilitas.

“Kesadaran bersama semua pihak perlu diwujudkan. Keseriusan kepala daerah dan partisipasi publik perlu didorong agar lebih perduli untuk mewujudkan Kota Ramah Disabilitas. Peran serta masyarakat diperlukan untuk mengetahui apa persoalan sesungguhnya yang terjadi di tengah masyarakat dan apa yang dibutuhkan untuk mengatasinya,” tegas Niken.

Konkretnya, lanjut Niken, pemerintah daerah diminta untuk membangun akses jalan yang ramah untuk penyadang disabilitas dilakukan dengan cara membuat trotoar jalan yang terdapat lantai pemandu, jembatan penyeberangan orang (JPO), untuk itu jug perlu dibuat rambu-rambu yang dapat menjadi panduan bagi kaum disabilitas.

Khusus untuk Zebracross menjadi akses yang paling mudah dan nyaman bagi penyandang disabilitas agar dapat menyeberangi jalan. “Contohnya, rambu Zebracross harus dibuat dengan jarak yang tidak terlalu pendek. Dengan begitu maka para pengendara memiliki jarak yang cukup untuk berhenti dan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menyebrangi jalan,” lanjutnya.

Aspek lain yang harus diperhatikan menurut Niken adalah transportasi umum. Mulai dari akses ke stasiun, halte atau terminal bus harus memiliki jalur-jalur datar dan kesat yang aman dengan tingkat kemiringan maksimal 5% agar dapat dilalui oleh penyandang disabilitas atau disediakan lift khusus untuk penyandang disabilitas untuk mencapai bidang yang lebih tinggi.

Dalam membangun ramp dan lift, jika memang daerah itu nlebih rendah atau lebih tinggi dari “peli” atau ketinggian 0,00 dari jalan, maka ramp harus mempunyai railling untuk meredam kemungkinan terburuk, seperti kursi roda yang terpeleset dan jatuh karena tidak dapat dikendalikan.

Tombol lift juga harus memiliki ketinggian yang rendah sehingga dapat dijangkau oleh penyadang disabilitas yang menggunakan kursi roda. “Penyediaan media informasi audio visual perlu disediakan. Akses akses yang melibatkan tombol juga harus mengunakan tombil dengan tambahan tulisa braille. Hal ini agar para penyandang disabilitas mendapatkan informasi yang lengkap, jelas Niken.

Yang terakhir, kata Niken, faktor keamanan juga harus menjadi perhatian bagi pembangunan fasilitas umum yang ramah bagi kaum diabilitas. Penyandang disabilitas harus memiliki pengetahuan yang baik tentang apa yang harus dilakukan pada saat kondisi darurat. Peralatan pertolongan pertama bagi penyandang diasbilitas harus mudah diakses oleh publik.

Para petugas pengamanan juga diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup bagi penanganan kondisi darurat bagi para penyandang disabilitas.

IndeksNews – Pemerintah akan memberlakukan larangan merokok terhadap keluarga penerima program keluarga harapan (PKH) maupun bantunan pangan non tunai (BPNT). “Ke depan, saya sampaikan ke Pak Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat, semua keluarga penerima PKH dan BPNT tidak boleh lagi merokok,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, di kantor Kementerian Kominfo, Senin (30/7/2018).

Karenanya dalam pelaksanaannya nanti, Bambang mengatakan, penyaluran dana bantuan sosial tersebut akan didampingi tenaga pendamping. Tenaga pendamping inilah yang memastikan keluarga penerima bantuan sosial tidak merokok.

Kepastian ini untuk membuktikan keluarga penerima dana bantuan sosial ini memang sudah menjalani pola hidup seperti yang tertera dalam aturan PKH. Bambang mengaku larangan merokok ini diberlakukan, karena rokok selama ini sangat berperan menyumbang kemiskinan. “Kalau kepala keluarga atau siapapun yang merokok, pendapatan keluarganya pasti terganggu hingga 10 persen,” ucapnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap setelah beras, rokok merupakan penyumbang terbesar kedua terhadap angka kemiskinan. Sumbangan beras terhadap garis kemiskinan di perkotaan sebesar 20,95 persen. Sedangkan di pedesaan 26,79 persen. Di posisi kedua, adalah rokok kretek filter dengan sumbangan di perkotaan sebesar 11,07 persen di pedesaan 10,21 persen.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, mendukung larangan merokok terhadap para penerima bantuan sosial. “Kebijakan ini cukup bagus, sehingga dana bantuan tersebut bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup,” jelasnya.