SOLOK KOTA – Wakil Walikota Solok Reinier,ST,MM membuka kegiatan sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2019, bertempat di Aula SKB Tembok, Kelurahan Nan Balimo, Senin (11/3).
Turut hadir, Kepala Dinas Sosial Kota Solok Rosavella,YD,MM, Camat Lubuk Sikarah Novri Aprilizen, peserta sebanyak 240 orang terdiri dari Satgas Bantuan Sosial Pangan, OPD terkait, Bank Penyalur Bansos Pangan BPNT, pendamping PKH, Lurah, RT/RW, Tokoh Masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Kota Solok Rosavella,YD dalam laporannya menyebutkan, program BPNT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik (Kartu KKS) yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan beras dan telur saja. Bahan pangan tersebut dibeli di pedagang bahan pangan E-Waroeng yang telah bekerjasama dengan bank penyalur yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Hal itu agar tercapai tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat administrasi untuk menuju masyarakat yang lebih sejahtera.
Program BPNT ini merupakan program pusat yang sudah mulai berjalan lancar di Kota Solok sejak bulan April tahun 2018. Program ini sangat efektif dan sangat membantu pemerintah dan masyarakat dalam menangani madalag kemiskinan, khususnya di Kota Solok. Hal ini terbukti dengan menurunnya angka kemiskinan di Kota Solok, dan dalam penyaluran BPNT, Kota Solok mendapat penghargaan Terbaik II Tingkat Nasional pada Bulan Desember 2018.
Wawako Reinier dalam arahannya mengatakan, pemerintah daerah sangat mengapresiasi program BPNT ini agar dapat berjalan lancar. Berkat kerjasama semua pihak terlebih tim koordinasi hingga petugas dilapangan, yang selalu aktif dan peduli mensosialisasikan, mengedukasi, berkoordinasi dan melakukan pengawalan atas jalannya program bantuan pangan non tunai.
Namun, karena ini masih program baru, masih ada ditemui permasalahan-permasalahan dilapangan terkait dengan mekanisme penyaluran BPNT, diantaranya masalah data penerima yang tidak cocok, Kartu KKS yang hilang/rusak, jaringan, penyalahgunaan bantuan, dan lainnya.
“Melalui kegiatan ini, kami harapkan kepada pendamping BPNT, PKH, Bank penyalur, satuan pengawal dan seluruh stakeholder agar dapat bekerja sungguh-sungguh, karena ini adalah program pemerintah pusat yang sangat penting,” sebut Reinier.
Kedepannya, dalam memberikan sosialisasi, edukasi, koordinasi diperlukan extra tenaga, kesabaran dan waktu dalam pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. “Kami juga menyampaikan kepada camat dan lurah untuk bekerjasama dengan RT/RW agar turut serta memberikan informasi, baik itu melalui pertemuan warga atau sarana lainnya. Sehingga diharapkan program ini dari tahun ke tahun jumlah penerimanya bisa berkurang, yang pada akhirnya target yang dicanangkan Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud,” tutup Reinier. (Deni/HumasPro).
