SOLOK KOTA – Wali Kota Solok H.Zul Elfian mengikuti Video Conference (Vicon) terkait persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 yang akan diikuti 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, bertempat di E-Gov Monitoring Room Balaikota Solok, Jum’at (5/6)
Turut mendampingi wako, Sekda Kota Solok Syaiful Rustam, M.Si, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Novirna serta Kakan Kesbangpol Kota Solok Fidliwendi Alfi.
Vicon tersebut, terhubung dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud MD, Komisioner KPU Pusat Pramono Ubaid Tanthowi, Ketua Bawaslu RI Abhan, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Pusat Prof.Muhammad, 9 Gubernur, 224 Bupati, 37 Walikota, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Daerah, dengan total 621 partisipan yang ikut video conference tersebut.
Mendagri Tito Karnavian menyebutkan, Pilkada serentak 2020 disepakati akan digelar pada tanggal 9 Desember 2020.
Tentu pilkada kali ini akan sangat berbeda, karena dilakukan ditengah pandemi Covid-19. Namun, itu menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk dapat memyelenggarakan pilkada yang sukses meskipun ditengah pandemi.
Kerawanan yang lumayan tinggi dalam proses pilkada ditengah pandemi ini adalah kampanye akbar. “Saat ini, akan dilarang kampanye akbar, kampanye dalam mode lain tetap akan diizinkan dengan pembatasan jumlah peserta,” sebut Mendagri.
Selanjutnya, pelaksanaan pemungutan suara juga akan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Kita akan memulai tahapan pilkada pada Tanggal 15 juni untuk mengejar ketertinggalan proses dari Bulan Maret 2020. “Untuk itu, daerah yang belum menyalurkan NPHD agar disegerakan sehingga proses pilkada dapat berjalan dengan baik,” ujar Mendagri.
Sementara itu, Komisioner KPU Pusat Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan, saat ini KPU pusat sedang mematangkan konsep penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi Covid-19. Protokol kesehatan yang ketat harus dikakukan untuk melaksanakan pemilu ditengah pandemi ini.
Pematangan draft akan dilakukan melalui uji publik. Semoga protokol kesehatan ini dapat memayungi pelaksanaan pilkada serentak, yang sesuai dengan standar nasional maupun WHO dengan menjamin keselataman penyelenggara pemilu dan masyarakat.
“Penyelenggaraan pilkada ditengah pandemi sesuatu yang mungkin, namun tentu akan dilaksanakan dengan repot dan mahal. Apabila pada kondisi biasa pelaksanaan pemilu sudah rumit, ditengah pandemi saat ini tentu juga harus menggunakan protokol kesehatan,” ujarnya.
Kedepan, cara yang akan dilakukan KPU agar masa pilkada dapat dipersingkat, KPU pusat akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung agar waktu penyelesaian sengketa dapat dipersingkat, apabila terdapat sengketa pendaftaran pencalonan nantinya.Ketua Bawalu RI Abhan mengatakan, Bawaslu menyiapkan diri terkait persiapan pilkada 2020. “Kita semua di Bawaslu sepakat akan melanjutkan pilkada dengan tetap memperhatikan keselataman dan kesehatan. Bawaslu siap melakukan tugas pengawasan tahapan pemilu,” sebutnya.
Senada dengan itu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Pusat Prof.Muhammad mengatakan, pilkada serentak Tanggal 9 Desember 2020 diputuskan atas pertimbangan beberapa hal. Tentu harus kita terima dan dijalankan bersama.
Beliau mengajak, semua pihak untuk menyamakan suara dan satukan komitmen. Insya Allah kita akan dapat mensukseskan pilkada serentak 9 Desember 2020 nanti. Kita bersama harus optimis pilkada ditengah pandemi akan bisa dilaksanakan dengan baik. Dengan tidak menganggap enteng proses dan hasil pilkada. Kita harus menjamin kualitas pilkada harus baik, proses dan hasilnya harus baik.
“Dukungan pemda diharapkan sama dengan dukungan pemerintah pusat. Semangat menaklukan tantangan untuk menyukseskan pilkada ditengah pandemi harus bersama kita lakukan. Kode etik dan pedoman perilaku harus tatap kita jaga,” tutupnya.
Crew : Deni, AK21.